Rutilahu di Cimahi Didata Ulang

CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan mendata ulang Rumah Layak Tidak Huni (Rutilahu) yang belum terehabilitasi melalui bantuan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Muhammad Nur Kuswandana mengatakan, berdasarkan pendataan terakhir tahun 2016, daftar tunggu Rutilahu mencapai 2.500 rumah.

“Tahun ini akan kita update lagi datanya,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data DPKP Kota Cimahi, ada sebanyak 1.490 rutilahu. Dengan begitu, DPKP memiliki target rehabilitasi rumah selesai tahun 2018.

Untuk rinciannya, 335 rumah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2018, 750 rumah berasal dari bantuan APBD Provinsi Jawa Barat serta, 405 rumah bersumber dari bantuan pemerintah pusat.

Nominal anggaran per rumah khusus dari APBD Kota Cimahi mencapai Rp 16 juta. Rinciannya, Rp 10 juta untuk material dan Rp 6 juta untuk biaya jasa tukang yang akan diambil dari masyarakat sekitar. Sedangkan yang berasal dari bantuan mencapai Rp 15 juta per Rutilahu.

“Sebagian sudah diverifikasi, sementara yang dari provinsi sambil jalan,” jelasnya.

Rehabilitasi maupun perbaikan Rutilahu, kata dia, rencananya pada pekan ini akan segera dimulai dengan pengiriman material ke rumah sasaran Rutilahu.

“Bagi warga yang memang rumahnya memang tidak layak huni dan belum terdaftar, segera melapor ke pihak RT/RW setempat. Hasilnya, akan dilaporkan ke Wali Kota melalui daftar Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk perbaikan Rutilahu,” tandasnya.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Pritana mengklaim, program Rutilahu di Kota Cimahi sudah tepat sasaran. Sebab, dari data yang sebagian sudah diterima, ternyata benar mereka layak mendapat bantuan.

“Kita upayakan tahun 2018 ini semuanya diperbaiki,” ujar Ajay.

Ajay menegaskan, bagi warga yang berhak menerima bantuan program Rutilahu harus memenuhi persyaratan diantaranya, bukti kepemilikan tanah sah, kondisi ekonomi pemilik memang kurang mampu, belum pernah mendapat bantuan serupa dan memiliki KTP/KK Cimahi.

“Program ini ada syaratnya karena, harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (mon)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *