Djamu Kertabudhi
SAYA agak kesulitan menentukan judul dalam tulisan ini. Pertama, karena saya sudah beberapa kali menulis tentang sekda ini sehingga terkesan ada pengulangan dan bahkan mungkin dinilai memiliki tendensi “interest”. Kedua, tidak terasa sudah 23 hari Bupati/Wabup baru, mengemban amanah di KBB, sekaligus jumlah waktu yang sama bagi bupati dalam mempertimbangan penentuan calon sekda. Namun ternyata penentuan calon sekda belum juga dilakukan. Hal ini terungkap saat membaca di media harian pada Sabtu, 13 oktober 2018, dengan judul berita ” Bupati Belum Ajukan Nama Sekda Terpilih”. Beliau menyatakan bahwa penunjukkan sekda definitif memang lebih baik dilakukan secepatnya.
Akan tetapi, harus menimbang dengan matang siapa pejabat yang bakal mendudukinya. Padahal beliau mengetahui bahwa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan panitia seleksi tanggal 23 Oktober direncanakan pelantikan sekda definitif, sehari sebelum masa jabatan Plt Sekda berakhir. Namun beliau mengatakan bahwa hal ini bukan menjadi patokan.
Memang penentuan calon sekda merupakan hak prerogatif bupati kapanpun waktunya. Namun saya perlu mengingatkan dan sekaligus memberi saran subyektif yang tentu saja bisa diabaikan. Yaitu :
1. Berdasarkan pengalaman, bahwa proses penguluran waktu dalam menentukan jabatan strategis akan berdampak tidak baik, terutama dalam hal kondisi dan iklim kerja birokrasi pemerintahan. Akhirnya berpengaruh pada capaian target kinerja 100 hari Bupati/Wabup Bandung Barat.
2. Visi KBB LUMPAT sebagai pengganti Visi KBB CERMAT, maknanya akan menjadi multu tafsir, atau bisa mengarah pada proses “pembiasan”, bahkan dapat “disalah maknai” oleh pihak tertentu, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada citra dan image pemerintahan saat ini. Terlalu berlebihan ? mungkin juga. Saya hanya memberi saran dalam kapasitas daya nalar yang sangat terbatas.
Wallohu A’lam. by Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si, pengamat pemerintahan, Dosen STIA LAN RI Bandung.
Copyright secured by Digiprove 
