Selamatkan Aset Tanah Pacuan Kuda Lembang, Pemda KBB Siap “Perang” di Meja Hijau

Komisi gabungan I & II DPRD KBB saat meninjau aset tanah Pacuan Kuda Jalan Kayu Ambon Lembang yang diklaim milik Pemda Bandung Barat. ft ragam daerah.

LEMBANG— Kesepakatan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD KBB munugaskan Komisi I & II untuk menyelesaikan permasalahan sengketa aset tanah Pacuan Kuda di Jalan Kayu Ambon Lembang. Seperti diketahui, aset negara milik Pemkab Bandung Barat saat ini dikuasai oleh salah satu ahli waris yang mengaku berhak atas tanah dengan luas 8,8 hektare itu.

Dalam pertemuan di Aula Kecamatan Lembang bersama Komisi I dan II, Selasa (2/3/2021), dihadiri Kabag Aset, Kabag Hukum, Kades Kayu Ambon, dan juga Camat Lembang.

“Kita ditugaskan untuk mengawasi permasalahan aset tanah Pacuan Kuda Lembang dan hasil pertemuan tadi bahwa aset itu harus dipertahankan,” ujar Anggota Komisi I DPRD KBB, Sunarya Erawan ditemui wartawan usai rapat gabungan, Selasa (2/3/2021).

Apih–sapaan akrabnya mengatakan, secara kelembagaan DPRD akan menyurati bupati agar secepatnya mengambil langkah untuk menyelamatkan aset milik negara tersebut.

“Secapatnya kami komisi gabungan akan beraudensi dengan bupati dan koordinasi ke Pemda Kab. Bandung tentang aset tersebut. Kita akan minta apakah ada bukti-bukti soal kepemilikan aset tersebut,” pungkas politisi senior Golkar ini.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda KBB, Asep Sudiro mengatakan, masalah tersebut pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menyelamatkan aset tanah negara tersebut. “Kita siap ‘berperang’ di pengadilan karena negara kita negara hukum ya harus diselesaikan secara hukum. Tidak bisa diselesaikan seenaknya saja bangun ini bangun itu,” tutur Asep.

Ditanya adanya sejumlah bangunan yang sudah berdiri di area lahan pacuan kuda? Asep memandangnya, masalah itu bagian dari melawan hukum dengan cara penyerobotan. “Pandangan kami itu penyerobotan karena Pemda Bandung Barat yang merasa memiliki atas tanah tersebut. Tapi kalau mereka (ahli waris) merasa memiliki mungkin bukan penyerobotan. Makanya harus diselesaikan secara hukum,” ungkapnya.

Pihaknya juga, kata Asep, akan memasang batas tanah juga plang yang menandakan jika tanah tersebut dikuasi Pemda Bandung Barat. “Kita juga minta kepada BPN agar tidak meng-overalihkan kepemilikan tanah tersebut,” kata Asep.

Asep menyebutkan, Pemda Bandung Barat memiliki bukti kuat surat keputusan Bupati Bandung tahun 2012-2013, surat pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke KBB pada tahun 2010 juga persetujuan DPRD yang menyetujui bahwa aset tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Bandung Barat. “Kalau kita tidak melindungi aset tersebut khawatir dikuasi pihak lain,” katanya.

Selanjutnya, rombongan komisi gabungan bersama Kabag Aset dan Kabag Hukum langsung mengecek ke lokasi. Di arena lokasi tanah pacuan kuda memang sudah berdiri beberapa bagunan dan sudah dikelilingi benteng. Di dalam arena juga ditanami sayuran dan plang bertuliskan “Tanah Ini Milik Mafalda Ahli Waris Oerki”. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *