Foto ilustrasi Gadung DPR RI. Ft internet
NGAMPRAH– Sebanyak 165 kepala desa KBB bakal bergabung dengan para kades dari Provinsi Jabar dan Banten. Mereka berencana mengepung Gedung DPR RI, di Jakarta, Rabu 15 Desember 2021.Aksi demonstrasi menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD).
“Ya kita ikut turun aksi seluruh kepala desa. Kalau kades baru diwakili oleh sekdes atau perangkat desanya. Dari KBB kita berangkat malam, jadi pagi sudah sampai di sana (Jakarta),” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) KBB, Ahmad Soleh saat dihubungi.
Ahmad menilai Perpres Nomor 104 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 November lalu itu terkesan menghilangkan otonomi desa. Pasalnya, penetapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam musyawarah desa (Musdes) harus mentah akibat aturan itu.
“Sekarang sudah dibuat APBDes, tiba-tiba muncul aturan itu kan kita bingung. Percuma ada otonomi desa. Jadi kita minta cabut atau revisi,” jelasnya.
Ahmad menilai, Perpres 104 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo itu menentukan sebanyak 4 poin penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2022. Dari keempat poin itu diantaranya, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa nominalnya sudah ditentukan paling sedikit itu 40 persen.
Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dan Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) itu paling sedikit 8 persen dari total alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya.
Dari empat poin penggunaan DD yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui Perpres 104 tersebut, Pemerintah Desa mengelola sisa sebesar 32 persen dan alokasi yang diprotes keras oleh para Kepala Desa yaitu pada penggunaan DD untuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40 persen.
“Ini sangat memberatkan di tengah APBDES sudah disahkan. Apalagi ada janji politik kepala desa baru, apa yang bisa mereka tunjukkan kepada masyarakat,” pungkasnya. ***
