SOREANG- Pembangunan dibidang lingkungan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung yang dianggap sangat berat.
Bersama Kodam III Siliwangi program itu digencarkan melalui Program Citarum Harum yang rencananya akan dipimpin langsung Presiden RI Ir.Joko Widodo sebagai bentuk penyelesaian dampak Sungai Citarum.
Bupati Bandung H. Dadang M Naser, mengatakan, dengan sinergitas bersama seluruh jajaran Kodam III Siliwangi, permasalahan lingkungan terutama soal pencemaran Sungai Citarum, progresnya sedikit demi sedikit akan berdampak baik pada masyarakat. Walau masih terkendala masalah kewenangan wilayah antara Pemkab Bandung dengan PT Perkebunan Nusantara VIII Jawa Barat (PTPN).
“Kita akan konsisten semua agar menghentikan alih fungsi lahan dan menyediakan alih profesi bagi masyarakat,” ungkapnya, Minggu (8/1/2018).
Naser mengatakan, masyarakat yang menanam pohon keras di daerah hulu, dan mampu merawat pohon tersebut selama enam bulan akan diberikan sertifikat yang bisa diagunkan ke bank daerah, dengan catatan pohon tersebut tidak boleh ditebang. “Sertifikat pohon ini adalah salah satu strategi, bisa diagunkan ke bank daerah, bjb atau BPR. Syaratnya harus dirawat dan tidak boleh ditebang, buahnya bisa dijual. Dengan begitu profesi masyarakat yang tinggal di daerah bisa dialihkan baik sebagai petani buah (alpukat, kopi, dan kina), ataupun sebagai peternak,” bebernyam
Bupati juga menerangkan dalam penanganan masalah Citarum teorinya harus dilakukan beberapa rekayasa, seperti rekayasa sosial, vegetatif, juga rekayasa teknologi yang diterakan secara bertahap untuk masyarakat, terutama lanjutnya, untuk fokus pada pengelolaan sampah. “Rekayasa sosial harus dilakukan walau berat, karena kita ingin masyarakat bergeser ke peradaban maju, program rumah layak huni, air tepelihara, kakus tersedia, sampah harus terkelola sejak skala rumah tangga, dan alam harus dijaga, tentu saja semuanya sudah dilakukan namun masih bersifat parsial,” terangnya.
Untuk rekayasa vegetatig akan alihkan fungsi lahan tanam dari sayuran menjadi tanaman keras. Sedangkan rekayasa teknologi, pihaknya sudah memiliki beberapa alat canggih penghancur sampah, namun jumlahnya masih sangat terbatas.
Bupati berharap agar dalam penyelesaian masalah Sungai Citarum itu akan terjalin hubungan baik, saling mendukung dengan semangat sabilulungan dan konsisten untuk semua upaya, baik yang telah dilakukan atau untuk rencana Program Citarum Harum nantinya.
Dikesempatan lain, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung H. Marlan, menambahkan, dukungan Pemkab Bandung untuk Program Citarum Harum sudah disiapkan. Sebanyak sembilan perusahaan daerah akan melakukan tugas sesuai kewenanganya.
Menurutnya, sembilan perusahaan daerah di Kabupaten Bandung menyiapkan kegiatannya untuk mendukung Citarum Harum, yakni Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas LIngkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Ke 9 PD ini tahun 2018 sudah menyiapkan kegiatannya untuk mendukung Citarum Harum, seperti pembuatan tanggul, pengerukan anak sungai Citarum, pembibitan tanaman keras, bantuan bibit hewan ternak, dan berbagai pelatihan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah hulu sungai Citarum,” ujarnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Kol.Inf M.Bayu Haritomo,SH selaku Dansektor I, Kol Inf. Mulyono Harisantoso (Dansektor 2), Kol Inf Erda Bachtiar (Dansektor 3), Kol Inf Kustomo Tioso,S.Ip (Dansektor 4), Kol Inf Dadang Rahadiansyah (Dansektor 5), Kol Inf Yudi Zanifar, S.Ip (Dansektor 6), Kol Kav. Purwadi (Dansektor 7), Kol CZI Abi Isnawan, SE (Dansektor 8), Kol Inf Yusef Sudrajat (Dansektor 9) serta para kepala PD bersama jajarannya.
Ke 9 Dansektor tersebut memaparkan hasil pembenahan dan identifikasi temuan di 9 sektor penanganan masalah yang disebabkan sungai Citarum, beserta rencana tindak lanjut untuk mendukung program Citarum Harum secara teknis.
Dari hasil ekspose ke 9 Dansektor tersebut bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang sering menjadi pemicu adalah mengenai alih fungsi lahan dan profesi, pengelolaan sampah, sedimentasi sungai, sanitasi, MCK, limbah rumah tangga, industry dan ternak serta pola pikir dan perilaku masyarakat. (fen)
Copyright secured by Digiprove