Sudahkah Plt Bupati Bandung Barat Memenuhi Kewajiban Menyampaikan RLPPD Kepada Masyarakat KBB Melalui media Massa?

 

Djamu Kertabudhi

DARI sekian banyak kewajiban yang harus dilakukan kepala daerah, terdapat kewajiban yang mendasar yaitu laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertanggungjawaban kepala daerah ini terdiri dari tiga jenis dan dilakukan setiap tahun dalam waktu yang bersamaan. yaitu :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Apabila Bupati (Plt.) LPPD ini disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ ini disampaikan kepada DPRD.

3. Ringkasan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). RLPPD ini disampaikan kepada masyarakat.
Ketiga naskah pertanggungjawaban ini disampaikan secara bersamaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Maret).

Khusus untuk pelaksanaan RLPPD kepada masyarakat disampaikan melalui media yang dikenal masyaeakat paling sedikit dipublikasikan 3 (tiga) media cetak dan media online. Selanjutnya ditanggapi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Adakah deviasi atau perbedaan dengan kondisi di lapangan ?.

Itulah peran kontrol sosial dari masyarakat sebagai masukan atau kritik konstruktif. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah masyaeakat melakukan hal ini ?. Atau setidaknya tahukah masyarakat tentang hal ini ? atau pernahkah masyarakat membaca dan mempelajari RLPPD melalui media ini ?

Padahal menurut ketentuan perundangan, apabila kepala daerah lalai dalam memenuhi kewajiban ini pemerintah pusat memberikan sanksi administratif.

Pertanyaan terakhir, sudahkah Plt. Bupati Bandung Barat memenuhi kewajiban menyampaikan RLPPD kepada masyarakat KBB melalui media ? Semoga saja kewajiban ini telah dipenuhi. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *