NGAMPRAH— Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya menyayangkan adanya dugaan mallpraktek APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) di era kepemimpinan Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
Dikatakan Sundaya, soal adanya mallpraktek APBD tersebut lantaran kebijakan Plt Bupati Bandung Barat di luar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Program-program yang sifatnya tidak masuk dalam KUA PPAS juga tidak masuk dalam rencana kerja dinas itu dipaksakan masuk di dalam dokumen pelaksana anggaran sehingga menjadi program hari ini. Itu namanya mallpraktek APBD,” kata Sundaya, Senin (14/3/2021).
Kalau pun tidak masuk dalam KUA PPAS atau rencana kerja dinas, kata Sundaya, itu sifiatnya sangat mendesak, salah satu contohnya penanggulangan bencana alam yang bisa dianggarkan tanpa harus masuk dalam KUA PPAS.
Sundaya mencontohkan program yang tidak terlalu mendesak di era kepemimpinan Plt Bupati Hengky Kurniawan seperti revitalisasi Alun-alun Cililin. Bahkan revitalisasi itu tidak masuk pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar). Selain itu juga pembangunan drainase di Lembang yang menelan anggaran hingga puluhan miliar
“Ini sangat memprihatinkan karena kondisi hari ini dalam proses pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Minyak goreng langka juga jadi sebuah permasalahan yang haru dicarikan jalan keluarnya,” tutur politisi Gerindra ini.
Sundaya mengaku objektif dalam mengkritisi kebijakan Plt Bupati di luar KUA PPAS. Tapi Sundaya juga mendorong program yang dilakukan Plt Bupati berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat dengan program Warung Berkahnya. “Di KUA PPAS tidak ada program Warung Berkah tapi karena termasuk program nasional dalam rangka pemulihan ekonomi saya mendukung program tersebut. Kalau program Plt sekarang apa urgennya,” ungkapnya.
Program di era Hengky tersebut sudah dilelang di awal tahun dan dalam proses pengerjaan di tri wulan pertama APBD.
“Kondisi keuangan KBB saja sedang morat-marit ini malah memaksakan program yang tidak urgent seperti pembangunan Alun-alun Cililin yang menelan anggaran belasan miliar. Saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini juga pembangunan drainase di Lembang setahu saya itu tidak dibahas dengan dewan dan itu pelanggaran dong,” kata Sundaya.
Sundaya memberikan masukan konkret kepada Pemkab Bandung Barat juga Plt Bupati Bandung Barat agar dalam penganggaran program tidak seenaknya. “Harus mengacu lebih jauhnya kepada RPJMD dan masuk ke dalam visi misi yang mana? Jangan ujug-ujug masuk di luar KUA PPAS tanpa di bahas dengan dewan itu kan pelanggaran secara adiminitrasi,” ungkapnya.
Saat ini saja, dewan tengah memikirkan devisit anggaran Kabupaten Bandung Barat. Namun sayang anggaran yang tidak mendesak seperti revitalisasi Alun-alun Cililin malah diprioritaskan di era Hengky. “Kecuali kondisi keuangan Bandung Barat sudah membaik, ekonomi masyarakat sudah pulih itu boleh saja. Tapi kalau sekarang dipaksakan pembangunan saya mempertanyakan ada apa dipaksakan di bangun dalam kondisi seperti ini,” pungkasnya. ***
Penol
15 Maret 2022 - 15:34 at 15:34
Terlalu tergesa gesa..bahkan sepertinya tanpa ada kajian terlebih dahulu..terkait dampak lingkungan, relokasi pedagang sampai blue print denah pembangunan pun ada 2 versi..hehe…hebat kbb ..