RAGAM DAERAH– Menjelang akhir masa jabatan gubernur/bupati/walikota akan dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah tingkat atas. Seperti halnya, akhir masa jabatan gubernur dilakukan pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, dan akhir masa jabatan bupati/walikota dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Propinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Keputusan Mendagri No.52 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KepalaContinue Reading
Ini surat pengunduran diri Bupati Bandung Barat. Ft istimewa Continue Reading
RAGAM DAERAH– Pemerhati Ilmu Pemerintahan dan Politik, Djamu Kertahudhi mengatakan, perbandingan besaran nilai proyek versi pokir dengan besaran Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS KBB dalam struktur APBD, keduanya masuk pada jenis belanja yang berbeda. “Padahal yang dipersoalkan oleh pengusaha menyangkut proyek pembangunan versi pokir yang masuk pada jenis belanja modal. AkhirnyaContinue Reading
OlehDjamukertabudi)Pemerhari Pemerintahan dan Politik UNUR POSTUR ANGGARAN daerah yang tertuang dalam APBD menganut prinsip anggaran berimbang. Artinya menggambarkan keselarasan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, dalam merumuskan pendapatan daerah dan belanja daerah menganut prinsip dasar yang berbeda. Pendapatan daerah harus menunjukkan target maksimal sesuai dengan kapasitas fiskalContinue Reading
RAGAM DAERAH– Kepala Satpol PP KBB secara sepihak mengambil kebijakan “merumahkan” 115 TKK dengan dasar kontrak kerja telah selesai sampai September 2022. Bahkan mengutif klausul pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pegawai di Satpol PP harus berstatus PNS. Pertanyaannya tepatkah kebijakan teknis ini diterapkan saat ini ?Continue Reading
You cannot copy content of this page
