TAHAN HASRAT BERKUASA..!

 

 

Kholid Nurjamil
Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB.

PILKADA serentak 27 Juni 2018 di KBB melaui real count KPU KBB, secara de fakto menghasilkan bupati dan wakil bupati baru periode 2018-2023 Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan (AKUR).

Tinggal secara de jure menunggu penetapan KPU dan pelantikan oleh pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat.
Tentu, pemimpin KBB baru harus mampu mewujudkan visi misi, program dan janji kampanye diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Agar kewajiban terwujud dengan baik, maka bupati harus dibantu birokrasi handal dan tak bermasalah secara hukum. Sebagaimana diketahui dengan peristiwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menimpa Bupati non aktif KBB, Abubakar banyak eselon 2 menjadi saksi di KPK tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka. Untuk itu, sebaiknya Yayat Soemitra sebagai plt yang masa jabatannya tinggal efektif 14 hari lagi, sebaiknya mampu menjaga kondusivitas pascapilkada KBB dengan menahan diri tidak melakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat di KBB.

Misalkan mengangkat 4 posisi organisasi perangkat daerah (OPD) kosong, mengangkat pejabat setingkat eselon 3 dan 4. Hal ini terindikasi dengan adanya rencana melakukan pelantikan akan digelar beberapa saat lagu di pengghujung masa jabatan Yayat.

Jika terjadi pengangkatan pejabat sementara secara de fakto bupati wakil bipati KBB telah ada, maka plt bupati tak mampu menghargai hasil proses pilkada dan terkesan tak beretika. Selain itu, khawatir menimbulkan spekulasi yang kurang bagus. Sebab, Yayat berasal dari partai yang tak sama dengan partai pemenang pilkada. Jadi semacam ada kepentingan terselubung dengan menyimpan pejabat binaannya.

Demikian pula proses open biding sekda terkesan dadakan dan terburu-buru diduga menyimpan banyak kepentingan tersembunyi. Saya berharap plt bupati berpikir jernih. Beliau sudah sukses mengantar pilkada KBB yang damai dan tertib dan itu prestasi luar biasa. Jangan nodai keberhasilan itu dengan kebijakan memancing pro kontra dan kurang menghargai bupati terpilih.(**)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *