RAGAM DAERAH– Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) lewat Mal Pelayanan Publik (MPP), terget investasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini mencapai Rp 6 triliun.
“Alhamdulillah dengan komitmen kita perijinan yang cepat, kita kemarin berhasil juara 2 untuk pertumbuhan investasi. Target investasi kita juga tahun ini sudah melebihi. Target kita Rp3 triliun pada triwulan pertama, sekarang sudah mencapai Rp6 triliun,” ujar Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan ditemui wartawan usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan, Padalarang, Rabu (15/3/2023).
Pelayanan secara digital tersebut, kata Hengky, sangat penting di birokrasi pemerintahan. Ke depan SPBE ini, menjadi layanan sehari-hari untuk efisiensi dan efektivitas waktu serta materi, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat.
Hal itu, sebagai upaya pemerintah pusat menuju birokrasi berkelas dunia. Layanan secara elektronik inipun lanjut Hengky, bisa dilakukan selama 24 jam seperti layanan yang diberikan di luar negeri.
“Sabtu-Minggu (di luar negeri) juga tetap (pelayanan) berjalan. Kalau di kita kan, Sabtu-Minggu libur. Karena hari kerja cuma sampai hari Jum’at,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PAN-RB RI, Jufri Rahman menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan tentang beberapa hal menyangkut Reformasi Birokrasi.
Reformasi yang hendaknya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah adalah birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat.
Reformasi birokrasi pemerintahan yang dimaksud Jokowi, diterapkan dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Reformasi yang berbasis elektronik ini, dampaknya harus dirasakan masyarakat,” ujar Jufri. ***
