Politik

Tiga Kali Mangkir, Dewan Minta Pj Bupati Evaluasi Kinerja Kepala Bapedalitbangda

Ketua Fraksi Gerindra, Sundaya. Ft net

RAGAM DAERAH– Gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bandung Barat terpaksa melayangkan surat kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif terkait kinerja Kepala Bapedalitbangda, Rini Sartika.

Kepala Bapelitbangda, Rini Sartika dianggap telah manggkir tiga kali saat rapat pembahasan bersama dewan.

Isi surat tersebut, jika Kepala Bapedalitbangda KBB, Rini Sartika telah mangkir  tiga kali berturut-turut tanpa alasan pada rapat laporan evaluasi dan progresis, KUA PPAS 2024, dan pembahasan RAPBD 2023 juga permasalah lainnya.

“Betul kami gabungan fraksi-fraksi meminta kepada Pj Bupati Bandung Barat untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kinerja saudara Rini Sartika sebagai Kepala Bapedalitbangda dengan melibatkan Inspektorat daerah dan BKPSDM,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya ditemui di Hotel Kamboti, Jumat 24 November 2023.

Selain itu juga, gabungan fraksi-fraksi meminta kepada Pj Bupati tidak melibatkan Kepala Bapedalitbangda dalam pembahasan dan penyusunan RAPBD maupun rapat-rapat lainnya dengan DPRD.

“Pak Pj Bupati sudah pernah berbicara dengan seluruh anggota dewan jika penyelenggaran pemerintahan adalah Bupati dan DPRD. Artinya jika dipanggilanya Kepala Bapedalitbangda oleh dewan sama dengan dipanggilnya oleh penyelenggara pemerintahan yakni bupati dan itu wajib hadir,” sebut Sundaya.

Ketika dipanggil oleh dewan tidak hadir, kata Sundaya, Kepala Bapedalitbangda dianggap one prestasi menyalahi aturan.

“Kami punya hak bertanya sebagai fungsi pengawasan terhadap dinas apalagi dalam pembahasan anggaran,” ungkap Politisi Gerindra ini.

Tidak hanya itu, dikabarkan Kepala Bapedalitbangda menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap dewan. “Kepala Bapedalitbangda berani mencak-mencak kepada kami. Jadi kami di bawah pimpinan DPRD diwakili badan musyawarah dan seluruh fraksi akhirnya sikap politis dari dewan memberikan rekom kepada Pj Bupati untuk mengevaluasi meminta menon aktifkan Kepala Bapedaitbangda,” ungkapanya.

Itu pun, lanjut Sundaya, jika Pj Bupati dan DPRD yang pernah menyatakan satu tubuh sebagai penyelenggara pemerintahan. “Kalau Kepala Bapedalitbangda dipaksakan akan menggangu kondusivitas dalam penyelenggaran pemerintahan di Bandung Barat. Jadi kami menunggu sikap Pak Pj Bupati terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, surat pernyataan sikap Fraksi-fraksi DPRD KBB ditandatangani oleh ketua masing-masing fraksi yakni, Ketua F-PKS Iman Budiman, F-PDIP H Rahmat Mulyana, F-Gerindra Sundaya, F-Golongan Karya Dadan Supardan, F-PKB H Ade Wawan, F-Demokrat Pither Djuandys, F-PAN K Wahyu, dan F-Nasdem H Didin Rachmat.

Belum ada jawaban terkait tersebut dari Kepala Bapedalitbangda. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top