RAGAM DAERAH– Tokoh Pemekaran Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Suhardi menyebut, pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) KBB makin lucu dan imut.
Pernyataan itu meyusul polemik tenaga kerja kontrak (TKK), dan devisit anggaran yang belum menemukan solusi bahkan cenderung menjadi problem yang sangat besar.
“Sebetulnya masalah TKK itu masalah pemda sendiri yang menerima. Tapi pihak Pemda KBB yang puyeng sendiri, dan sebenarnya apakah para TKK ini masuknya mudah?,” tanya Ado–sapaan akrab Asep Suhardi, Kamis (18/8/2022).
Ado juga mempertanyakan, soal penerimaan TKK, apakah harus ada kedekatan dengan para pemangku kebijakan? “Yang saya rasakan ketika saya mau memasukan anak sendiri sangat sulit bahkan tidak bisa masuk. Saya tidak mengerti apakah karena saya tidak deket dengan kekuasaan atau saya tidak mau nyogok, saya tidak paham,” ungkapnya.
Ado menyebutkan, dirinya selaku salah satu tokoh pemekaran, tentunya memberi kontribusi yang tidak sedikit untuk berdirinya KBB. “Tapi kenapa sampai anak sendiri pun tidak bisa menjadi TKK, itu jawabannya selalu normatif. Namun tiba-tiba sekarang terjadi kelebihan TKK, bukan kah itu lucu dan imut,” ungkapnya.
Soal sekda akan membuat tim khusus untuk menangani TKK, Ado menyarankan harus dari tim independent supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pemda.
“Dalam mengatasi depisit anggaran sebaiknya sekda mengajak kepada seluruh ASN KBB menjadi negarawan kurangin tukin dan anggaran-anggaran lainnya yang kurang perlu, sehingga bisa menutupi devisit, itu masih memungkin kan dilakukan,” ungkapnya.
Menurutnya, KBB saat ini hanya disuguhi kemelut TKK dan persoalan devisit anggaran. “Lama kelamaan kita jadi bosan juga seolah-olah itu hanya cerita jenaka saja. Seharusnya ketika ada masalah solusinya ya di diskusikan secara serius,” tuturnya.
Menurutnya, sekda akan lebih keren dan luar biasa apabila bisa meyakinkan kepada masyarakat KBB dengan mengatakan, bahwa di KBB sudah nol korupsi tapi pendapatan asli daerah tetap tidak tercapai sehingga terjadi devisit anggaran yang sangat besar.
“Seharusnya Pemerintahan KBB mau menerima saran dan masukannya dari masyarakat, itu baru luar biasa,” katanya.
Saat berdirinya KBB, sebut Ado, menggunakan jasa konsultan untuk menghitung sumber anggaran, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Gubernur (Banggub), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat untuk meyakinkan Depdagri, bahwa berdirinya KBB bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.
“Itu dihitung dan kesimpulan pada saat itu cukup untuk penyelenggaraan sekolah gratis, kesehatan gratis sampai puskesmas. Tapi sekarang apa yang terjadi malah KBB dibebani hutang ke SMI. Saya menyarankan agar Pemkab Bandung Barat mesti berani urun rembuk dengan berbagai pihak sesuai cita-cita terbentuknya Kabupaten Bandung Barat,” pungkas pria yang kerap bersuara lantang ini. ***
