Tukin Pejabat KBB Dievaluasi, Djamu : Harus Berdasarkan Bobot Pekerjaan dan Besaran Tanggung Jawab

 

Djamu Kertabudhi. ft istimewa

NGAMPRAH– Kebijakan Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengevaluasi ulang tunjangan kinerja (tukin) pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai sorotan.

Pemerhati Pemerintahan dan Politik, Djamu Kertabudhi mengatakan, menurut ketentuan peraturan perundangan, bahwa tunjangan kinerja ini harus berdasarkan bobot pekerjaan dan besaran tanggung jawab yang diemban ASN yang berorientasi pada capaian kinerja.

Dengan demikian, prinsip dasar yang dianut adalah “equal pay for equal work” (pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan nilai jabatan dan pencapaian kinerja). Oleh karenanya besaran yang diterima setiap bulan bersifat tidak tetap, tergantung naik turunnya kinerja yang dicapai.

“Di samping itu adanya tunjangan kinerja ini harus menjadi motivasi dan stimulus bagi ASN untuk meningkatkan kinerjanya, dan bukan semata-mata berorientasi pada aspek kesejahteraan pegawai,” kata Djamu Rabu (5/6/2021).

Kiranya perlu dipertimbangkan pula, tambah Djamu, adanya tim penilai yang memiliki kompetensi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti diketahui, siap-siap tunjangan kinerja pejabat di lingkungan Pemda Bandung Barat bakal dievaluasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan,
anggaran belanja pegawai terutama untuk Tukin ASN itu cukup besar. Bahkan dalam satu tahun anggaran yang harus dikeluarkan Pemkab Bandung Barat mencapai Rp300 miliar..

Soal itu, Hengky tengah mengumpulkan informasi terkait nominal Tukin yang diterima ASN sekaligus mekanisme dan parameter yang digunakan dalam merealisasikan hal tersebut.

“Saya rapat bersama Pa Sekda, BKAD dan Bapeda membahas tentang belanja pegawai yang setiap tahunnya di KBB itu cukup besar,” kata Hengky baru-baru ini.

Hengky menyebut, untuk jabatan tertentu besaran tukinnya disamaratakan, setidaknya tukin itu disesuaikan dengan kinerja yang ditunjukkan oleh ASN yang bersangkutan.

“Pada intinya tadi saya langsung menugaskan Sekda untuk membuat konsep pemberian tukin yang berkeadilan,” tandasnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *