ft ilustrasi
BANDUNG BARAT – Rilis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 yang menempatkan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam kategori Status Kinerja Sedang menuai kritik tajam. Dengan skor hanya 3,0533, KBB dinilai gagal melakukan akselerasi pembangunan dibandingkan tetangga terdekatnya, Kabupaten Bandung, yang melesat ke peringkat 3 nasional dengan status Tinggi (skor 3,6154).
Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Holid Nurjamil, menilai hasil evaluasi Kemendagri ini adalah potret nyata stagnasi birokrasi di Bandung Barat. Menurutnya, ketimpangan skor yang mencapai 0,5621 poin dari Kabupaten Bandung bukan sekadar angka, melainkan indikasi adanya masalah fundamental dalam tata kelola pemerintahan.
Kritik atas Lemahnya Inovasi dan Tata Kelola Holid Nurjamil menegaskan bahwa KBB seharusnya bisa belajar dari Kabupaten Bandung dalam mengelola urusan pemerintahan. "Sangat ironis melihat KBB yang memiliki potensi sumber daya besar, justru tertahan di kategori sedang. Sementara Kabupaten Bandung mampu membuktikan diri sebagai yang terbaik ketiga di Indonesia. Ini menunjukkan ada sumbatan dalam kepemimpinan dan eksekusi kebijakan di KBB," ujar Holid.
Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa poin krusial yang perlu dikritisi oleh publik: Lemahnya Transformasi Birokrasi: Status "Sedang" mencerminkan bahwa reformasi birokrasi di KBB hanya berjalan di tempat atau bersifat administratif semata, tanpa dampak nyata pada efisiensi.
Kualitas Pelayanan Publik: Skor yang rendah mengindikasikan kepuasan publik dan standar pelayanan di KBB masih jauh di bawah ekspektasi nasional.
Kegagalan Replikasi Keberhasilan: Holid menyayangkan ketidakmampuan KBB untuk mereplikasi keberhasilan daerah tetangga dalam hal tata kelola anggaran dan inovasi daerah.
Alarm bagi Pemerintah Daerah "Data Kemendagri ini adalah 'tamparan' bagi jajaran eksekutif di KBB. Jika Pemprov Jawa Barat saja bisa menjadi peringkat ke-2 nasional, mengapa salah satu kabupaten di wilayah intinya justru berkinerja pas-pasan? Ini adalah rapor merah yang harus segera diperbaiki," tegas Holid.
Puskapol Ekbang mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera melakukan evaluasi radikal terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Holid memperingatkan bahwa jika pola kerja tidak diubah secara ekstrem, KBB akan semakin tertinggal dan menjadi daerah yang tidak kompetitif di Jawa Barat. "Kita tidak butuh narasi keberhasilan di media sosial, kita butuh perbaikan skor kinerja yang nyata di mata negara. Masyarakat Bandung Barat berhak mendapatkan kualitas pemerintahan setingkat dengan Kabupaten Bandung atau Kota Bekasi," pungkasnya. ***