Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang juga Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi (kiri pertama) bersama Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail bersama wakilnya Asep Ismail dalam sebuah moment acara FKKU Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang digelar di Masjid Besar Al Kahfi Kecamatan Gunung Halu, Jum’at 14 November 2025. ft ist
RAGAM DAERAH--Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang juga Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, menekankan pentingnya Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKKU) sebagai ruang dialog yang substansial antara ulama dan pemerintah daerah, bukan sekadar acara seremonial. Pernyataan ini disampaikannya dalam FKKU Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang digelar di Masjid Besar Al Kahfi Kecamatan Gunung Halu, Jum’at 14 November 2025.
Asep Dedi membuka sambutannya dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, atas komitmennya dalam mengimplementasikan visi misi "Agamis" melalui forum FKKU ini.
“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati. Visi misi amanah, khususnya poin Agamis, sudah sedikit terimplementasi dalam ruang FKKU ini,” ujarnya.
Meski demikian, politisi yang akrab disapa Kang Asded ini menegaskan, bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan pesantren masih terasa minim. Ia menekankan perlunya konsistensi antara visi 'Agamis' dengan aksi nyata di lapangan, khususnya dalam ruang-ruang kepesantrenan.
Soroti SDM dan Kesejahteraan Guru Ngaji
Dalam konteks Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) tentang peningkatan kualitas SDM, Asep Dedi meminta perhatian serius untuk lingkup pondok pesantren. Ia mengkritik program-program peningkatan kapasitas yang banyak dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya seremonial dan tidak efektif.
“Daripada anggaran habis untuk program-program peningkatan kapasitas yang kualitasnya tidak meningkat-meningkat, lebih baik dialihkan untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji. Keberpihakan kepada mereka adalah kunci nyata meningkatkan kualitas SDM,” tegasnya.
Asep Dedi kemudian merasionalisasi asumsinya melalui data saat ini tentang honor guru ngaji. Ia menyebut insentif bagi guru ngaji di KBB saat ini hanya Rp 300.000 per bulan, sebuah angka yang dinilainya sangat jauh dari kata sejahtera.
“Misalkan guru ngaji di KBB ada 10.000 orang. Jika setiap orang diberi insentif Rp 1.200.000 per tahun, dengan rinciannya sebagai berikut: Rp.1.000.000 untuk insentif yang akan diterima langsung dan Rp.200.000 untuk Bpjs Ketenaga kerja’an dalam satu tahun anggaran. Sehingga APBD dalam satu tahun angaran hanya terkuras Rp 12 Milyar. Bandingkan dengan anggaran milyaran untuk program peningkatan kapasitas OPD yang hasilnya tidak jelas,” paparnya.
Dengan kapasitasnya sebagai Wakil Rakyat, ia menyatakan mewakili suara ulama dan umara untuk mendesak Bupati memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan guru ngaji. Ia berharap kepemimpinan Bupati Jeje saat ini mampu mencetak sejarah baru dengan keberpihakan nyata terhadap pesantren dan guru ngaji.
Peringatan agar Tragedi Sidoarjo Tidak Terulang
Pada kesempatan yang sama, Asep Dedi juga mengingatkan Bupati Jeje Ritchie Ismail untuk mengambil pelajaran dari kejadian di pesantren Sidoarjo. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk memastikan keselamatan bangunan pesantren.
“Kehadiran pemerintah di pesantren sangat penting. Kami ingin memastikan kejadian serupa tidak terjadi di KBB,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya diskresi atau pengecualian khusus untuk Perizinan Bangunan Gedung (PBG) pondok pesantren, agar tidak disamakan dengan perizinan bangunan umum lainnya.
“Dengan kebijakan khusus ini, jika suatu saat terjadi insiden, pesantren tidak serta-merta disalahkan. Justru yang patut dievaluasi adalah kurangnya pendampingan dan kehadiran pemerintah terhadap pondok pesantren,” pungkas Asep Dedi.
Harapannya, melalui FKKU yang lebih dialogis dan berisi, kolaborasi antara ulama dan pemerintah dapat melahirkan kebijakan yang lebih berpihak dan melindungi masyarakat, khususnya dalam membangun SDM yang unggul dan religius di Kabupaten Bandung Barat.***