Wow.!!! Nyalon Ketua IPSI KBB Dikenai Biaya Rp 10 Juta

Foto istimewa. Surat pernyataan yang dikeluarkan pantia penyelenggaraan Muskab IPSI KBB untuk para calon ketua.

NGAMPRAH– Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI KBB mengeluarkan kebijakan internal. Siapa yang hendak maju sebagai calon Ketua IPSI KBB, wajib membayar “mahar” Rp 10 juta.

Hal itu seperti teruang dalam formulir surat pernyataan kesanggupan menanggung dana Muskab IV IPSI KBB Tahun 2020.

Dalam surat pernyataan tertera:

Dengan ini menyatakan bahwa saya mencalonkan menjadi Ketua Umum IPSI KBB periode 2020-2024 dan bersedia untuk menamggung biaya kegiatan Muskab IV IPSI Kab. Bandung Barat tahun 2020 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta akan saya berikan sebelum kegiatan Muskab IV berlangsung. (Terakhir hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 12.00 secara cash/transfer).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surat pernyataan itu dibubuhkan materai Rp 6000.

Dimisoner Ketua IPSI KBB , Asep Sayamsul Falah membenarkan adanya pungutan biaya Rp 10 juta untuk membiayai Muskab IV IPSI Kab. Bandung Barat Tahun 2020.

“Ia itu untuk membantu menyelenggarai pembiayaan Muskab karena di KONI tidak ada,” kata Asep dihubungi Ragam Daerah, Rabu (14/10/2020).

Biaya yang mesti ditanggung calon pun, sebut Asep, merupakan kesepakatan panitia penyelenggara Muskab IPSI KBB. “Itu kesepakatan para anggota rapat pleno OC dan SC,” katanya.

Tentunya, lanjut Asep, biaya Rp 10 juta tersebut untuk menyeleksi calon ketua yang mempunyai kredibilitas, integritas dan loyalitas. “Kalau gak digituin siapa saja bisa nyalon kan di partai juga ada biaya,” sebutnya.

Bahkan, lanjut Asep, tadinya setiap calon akan dimintai biaya Rp 50 juta. “Tadinya mau Rp 50 juta. Tapi kata saya toleransi aja ini untuk menunjukan kesadaran loyalitas calon seperti apa,” tuturnya.

Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi KONI KBB, Dedi Suprapto mengaku kaget dengan adanya biaya oprasional yang dibebankan kepada Calon Ketua IPSI KBB.

“Gimana itu ngarang aja. Itu sudah ada dana oprasional buat biaya muscab dan segala macam dari KONI. Gak ada itu kecuali mereka mau mengatur sendiri,” katanya saat dihubungi Ragam Daerah.

Dedi menegaskan, aturan di KONI tidak diperbolehkan setiap cabor dalam menyelenggaran muscab memungut biaya dari calon. “Kalau aturan mengacu ke KONI tidak ada. Kalau ke IPSI gak tahu juga,” katanya.

Bicara soal cabor, Dedi mengatakan, jika cabor adalah sukarelawan yang tidak boleh dikomersialisaskan karena sudah difasilitasi oleh KONI melalui biaya oprasional cabor. “Ya agak unik saja. Cabang olahraga ada biaya begitu. Tapi gak ada yang dilanggar kalau panitia mau menambah biaya untuk muskab. Tapi agak aneh aja gitu,” ungkapnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *