RAGAM DAERAH–Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, ormas sebagai sosial kontrol harus ikut ‘memotret’ kinerja Pemerintah Bandung Barat dan memotret apa yang menjadi isu-isu di masyarakat. “Ormas juga harus menjadi mediator menyampaikan kebijakan pemerintah serta mengawasi intervensi pelaksanaan program dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum terlayani oleh pemerintah,” ujar Apung dalam acara sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi organisasi kemasyarakatan (ORMAS) tingkat Kabupaten Bandung barat (KBB) tahun 2023 Gedung HBS, Kamis (23/3/2023).
Apung menyebutkan, komunikasi dua arah antara Pemkab Bandung Barat dan ormas sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja Pemkab Bandung Barat disegala bidang yang tertuang dalam visi dan misi Bandung Barat BERKAH dan Bandung Barat Sukses tanpa Akses. “Ormas, OKP dan LSM ini dilindungi undang-undang maka dengan sosialisasi ini kita melakukan penajaman supaya rekan -rekan ormas,OKP,LSM dan pemerintah tahu tugas pokoknya masing masing, sehingga bisa terjalin sinergitas yang baik antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk kemajuan masyarakat Bandung barat,” tuturnya seraya mengingatkan agar OKP, Ormas dan LSM ikut berperan aktif dalam mensukseskan hajat pemilu 2024.
Sementara ituy, Ketua Panitia, Didin Suhendar menyampaikan, sosialisasi perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan wawasan seluruh ormas, OKP dan LSM di Bandung Barat agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat pemahaman terkait perkembangan dunia keormasan.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Bapeda, Rini Sartika, Ketua KPU Adi dan Kabag Hukum yang diwakili Hanik Setyowati serta para Ketua ormas dan OKP se- Kabupaten Bandung Barat (KBB). ***
