PADALARANG– Tokoh Pemekaran KBB, Asep Suhardi ‘mencium’ bau politis pembangunan Gedung DPRD KBB yang sedang berlangsung. “Saya sama sekali tidak mengerti, bahkan saya menilai, itu berbau politis karena seharusnya anggota DPRD atau pihak eksekutif yang menolak pada saat proses sebelum lelang. Kalau sekarangkan sudah selsai proses lelangnya, dan sudah ada pemenang,” ujar Ado sapaan akrab Asep Suhardi kepada Ragam Daerah, Kamis (26/9/2019).
Proses penundaan gedung dewan mekanismenya harus seperti apa? Ada menilai, jika dibatalkan, pemda akan menanggung risiko hukum, bisa saja kontraktor pemenang menggugat melalui PTUN. “Kalaupun pihak DPRD jika menemukam ada ketidak jelasan dalam proses lelang, ya sebaiknya komisi III memanggil penyelenggara lelang yakni dinas PUPR, Pokja, dan ULP minta keterangan sejelas jelasnya kenapa yg penawaran tertinggi bisa menang,” sebutnya.
Ado meminta dewan mengganden ahli independent sebagai bahan dalam menyelesaikan persoalan itu. “Saya berharap DPRD segera memanggil penyelenggara lelang, karena itu yang bisa membuat semuanya terang benderang, bukan saja persoalan gedung dewan, tapi ada persoalan yang perlu diklarifikasi oleh ULP seperti sebelas paket di lelang ulang termasuk gedung aset dan perpustakaan,” beber Ado. ****
Copyright secured by Digiprove 
