CIPONGKOR– Polemik Pilkades Girimukti, Kecamatan Cipongkor, KBB masih saja belum usai. Koordinator Penyelesaian Perselisihan Pilkades Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Arif Hidayat mengatakan, panitia pilkades KBB tidak maksimal dalam mengemban amanah rakyat. “Suara kami tidak didengar. Bukti setumpuk tidak dihiraukan. Padahal kami dengan susah payah mengumpulkan bukti point per poinnya. Bahkan kami sangat detail dalam mengungkap yang kami duga ada kecurangan demi kecurangan, dari mulai pengungkapan C6 tidak dibagikan oleh KPPS,” kata Arif Jumat (13/12/2019).
Arif mengatakan, pihaknya siap menghadirkan saksi ada money politik Rp 500.000 untuk pindah pilihan. “Uangnya masih ada. Oranya ada sudah membuat pernyataan dan siap bersaksi,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Arif, ada banyak manipulasi data yang bukan hak pilih diubah-ubah tahunnya menjadi bisa nyoblos. Setelah dcek ke sekolah-sekolah di sana, lanjut Arif, tahun lahirnya beda, dan belum hak pilih. “Ada beberapa TPS kami anggap mencurigakan karena waktu perhitungan itu sangat cepat dan ada beberapa kesalahan hitung tapi perhitungan tetap dilanjutkan. Ini membuat warga geram dan panas di lapangan,” ungkapnya.
Bagaimana tidak, warga geram selisihnya cuma 6 suara. Kalau pun ketidak puasan warga ini dipenuhi misal dibuka ulang perhitungan ditingkat desa, maka, kata Arief, minimal segala pertanyaan warga akan sedikit terjawab dan mau tidak mau harus menerima. “Ini malah seperti ini, kayak enggak mau kerja. Padahal mereka dibayar oleh kami uang rakyat. Ini sudah bertolak belakang dengan tagline perubahan Bandung barat lumpaaat dan saya salah satu orang ikut berjuang di lapangan memperjuangkan Akur ini, dan saya masih percaya bahwa bupati belum tahu detail maslah ini,” sebutnya.
Arief menuturkan, panitia memanggil para ketua KPPS pilkades, panitia pilkades desa dan camat ke kantor panitia KBB. “Tapi dengan enteng mereka sepihak menyatakan ini buktinya lemah dan kalo masih penyaran silahkan ke PTUN,” sebutnya.
Soal itu, Arif akan terus mendesak perselisihan di Desa Girimukti Kabupaten Bandung Barat secepatnya diselesaikan. “Terlepas apaapun hasilnya, siapapun kadesnya, nanti kami akan terima bahkan akan kami sambut dengan luar biasa, kami adalah warganya, mereka akan menjadi pelayan kami, kami akan fatsun pada kebijakan pro rakyatnya setelah masalah teknis ini selesai,” tandasnya.
Editor Bowie
Copyright secured by Digiprove 
