Ketua DPC PDI Perjuangan KBB, Abubakar
LEMBANG- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat, Abubakar mengatakan sudah melayang surat kepada pimpinan DPRD. “Permasalah pergantian antar waktu dan pergantian ketua dewan secara adminitratif sudah kami layangkan surat dari partai kepada pimpinan DPRD,” ujar Abubakar ditemui disela Rapat Paripurna di Grand Hotel Lembang, Senin (9/4/2018).
Anggota Fraksi PDIP DPRD KBB, Rahmat Mulyana meminta kepada seluruh kader partai agar mematuhi apa yang sudah ditugaskan oleh partai. “Kalau memang partai sudah menugaskan kenapa tidak sebagai kader wajib untuk mematuhinya,” kata Emuy sapaan akrbanya.
Seperti diketahui, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Ida Widianingsih ditugaskan DPP PDIP untuk menjadi Ketua DPRD KBB. Ida Widianingsih dmenggantikan Aa Umbara Sutisna Ketua DPRD KBB sebelumnya, yang maju diperhelatan pilkada.
Penugasan partai terhadap Ida Widianingsih tertuang dalam suarat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 449/IN/DPP/III/2018 prihal pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018 ditunjukkan untuk DPC PDIP KBB.
Dalam surat DPP PDIP point D menyebutkan, surat ketetapan DPP PDIP Nomor 063/Tap/DPP/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan pimpinan dewan dan Ketua Fraksi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota PDI Perjuangan maka DPP PDI Perjuangan memutuskan hal sebagai berikut:
1. Mengesahkan dan menetapkan Hj Ida Widianingsih, Sip sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat periode 2014-2019 yang diajukan dari PDI Perjuangan.
2. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran struktural partai dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari PDI Perjuangan untuk mengajukan Hj Ida Widianingsih, Sip menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat periode 2014-2019.
3. Kepada meraka yang tidak mengindahkan intruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan ini akan diberikan sanksi organisasi.
Surat DPP PDI Perjuangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Prananda Prabowo dan Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto. (wie)
Copyright secured by Digiprove 
